NARASINTT.COM, ENDE– Puluhan warga Dusun Maurongga, Desa Raporendu Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, hingga kini masih terpaksa bertahan di tenda-tenda darurat dengan fasilitas seadanya menyusul kerusakan pada tempat tinggal mereka akibat gempa berkekuatan 7,7 yang mengguncang pulau Flores.
Selain rumah yang hancur dan belum bisa ditempati, beberapa fasilitas sanitasi dasar berupa jamban milik warga juga rusak.
Mereka terpaksa mendirikan tenda darurat di luar rumah, dengan tarpal bekas, kain dan material kayu seadanya.
“Kami buat seadanya, untuk bisa tidur malam. karena belum bisa masuk rumah, rumah sudah rusak, takut runtuh. Kasihan anak-anak” Ujar Siti Hajar, warga Maurongga yang ditemui di tenda darurat.
Siti Hajar juga mengaku khwatir jika musim penghujan tiba. Lantaran tenda darurat yang ditempati belum dapat menjamin kenyamanan mereka dari hujan.
Kondisi tersebut memaksa mereka hidup dalam keterbatasan tanpa sanitasi yang layak dan memicu kekhawatiran akan timbulnya masalah kesehatan bagi anak-anak dan lansia di lokasi pengungsian.
Di tengah situasi itu, kekecewaan warga terungkap akibat proses pendataan yang dinilai tidak merata oleh petugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ende di lapangan.
Warga mendapati hanya sebagian kecil rumah yang didata, sementara puluhan rumah lainnya terlewatkan.
Saat diprotes, warga mengaku bahwa petugas verifikasi berdalih bahwa data yang mereka bawa bersumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Minggu lalu, petugas dari PU datang cek rumah di sini, mereka juga kaget, kenapa ada rumah yang tidak didata. Itu sekitar puluhan rumah, petugas itu juga kaget, dan bilang mereka datang bawa data dari BPBD. Kami di sini rata-rata semua rumah rusak, ada yang retak, ada yang berat sekali, ada yang tiang, balok terlepas ini juga masih ada yang tidak didata” Ungkap Astuti Dachlan, warga Maurongga.
Astuti berharap, agar BPBD Kabupaten Ende dapat memperhatikan hal itu, dan juga dapat menyalurkan bantuan tarpal bagi mereka yang masih berada di tenda darurat.
Sementara, Sekretaris BPBD Kabupaten Ende, Emanuel Yulius Riwu saat dikonfirmasi, Jumat (11/09/2026) pagi, mengakui adanya kekeliruan data di lapangan.
Pihaknya berharap pemerintah desa dan warga dapat bahu-membahu menyampaikan data secara jujur agar proses verifikasi ulang dapat segera dilakukan dengan akurat.
Masyarakat Desa Maurongga kini mendesak agar validasi ulang benar-benar direalisasikan secara transparan.
Mereka berharap penanganan pasca bencana, penyaluran logistik, perbaikan fasilitas sanitasi, serta bantuan rehabilitasi rumah dapat segera disalurkan secara adil yang dimulai dengan data yang benar agae tidak ada korban yang luput dari pendataan/***
Penulis : Fide Dari
Editor : Redaksi
