May Day 2026, FMN Kupang Gandeng BEM Unwira Gelar Diskusi Publik

- Penulis Berita

Jumat, 1 Mei 2026 - 21:38 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sementara, Sekretaris Apindo NTT, Toni Angtariksa Dima, mengakui bahwa perlindungan pekerja masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

Namun ia menilai ada hambatan administratif, terutama pada kelengkapan data pekerja yang berdampak pada proses BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Di sisi lain, Toni menyoroti beratnya beban pengusaha di NTT akibat tingginya biaya logistik dari luar daerah yang berdampak pada harga produksi.

“Biaya pengiriman terus naik, tetapi pengusaha juga ditekan agar tidak menaikkan harga. Ini menciptakan tekanan ekonomi tersendiri,” ujarnya.

Argumen Apindo soal mendorong mahasiswa menjadi pengusaha menuai kritik tajam dari akademisi FISIP Undana, Ernestus Holivil.

Baca Juga:  TP2D Sebut Pasokan Normal, Antrian Belum Mereda dan Harga Eceran Meningkat; Disperindag Diminta Turun Tangan

Ernestus menilai narasi “semua harus jadi pengusaha” adalah penyederhanaan yang berbahaya di tengah krisis perlindungan pekerja.

“Saya tidak mengajar mahasiswa untuk sekadar menjadi pengusaha. Saya mengajar mereka untuk berpikir kritis. Indonesia bukan negara yang bisa dilihat semata dari logika kapital,” katanya.

Ia menyoroti model kerja digital seperti pengemudi ojek online yang bekerja siang malam, tetapi tetap tidak memiliki perlindungan ketenagakerjaan yang jelas.

“Orang bekerja tanpa batas waktu, tetapi negara seolah menutup mata. Ini bukan sekadar soal kerja, ini soal martabat manusia,” tegasnya.

Ernestus juga mengkritik praktik ketenagakerjaan sektor informal, termasuk pekerja warung yang kerap bekerja tanpa jaminan upah layak dan perlindungan.

Baca Juga:  Bupati Ende Dibebankan Bayar Hutang,Totalnya Jadi Teka-Teki; BPKAD "Tutup Pintu"

Tak hanya itu, ia menyinggung minimnya akses tenaga kerja lokal terhadap lapangan pekerjaan, termasuk di kawasan wisata premium seperti Komodo.

“Negara sering bersembunyi di balik alasan skill dan kompetensi. Padahal masalah utamanya adalah kesempatan kerja. Kalau akses ditutup, bagaimana tenaga lokal bisa tumbuh?” katanya.

Ia juga mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam kebijakan penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri, mengingat banyak pekerja Indonesia masih rentan eksploitasi dan belum mendapat perlindungan yang layak/***

Penulis : Fidel Dari

Editor : Redaksi

Berita Terkait

Bupati Ende Pastikan Kehadiran Nakes dan Perbaikan Kualitas Jalan di Embuzozo
Cara Baru Bupati Ende Tertibkan Pasar: Instruksi ASN Boikot Pedagang Luar Lapak
Gelar RUPS di Ende, Berikut Agenda Penting Bank NTT
Tingkatkan PAD, Fraksi PSI DPRD Ende Minta Pemkab Rampungkan 4 Ranperda Strategis
Tentang Konflik Tanah di Jalan Irian Jaya, SVD Beri Penjelasan
​Bupati Ende Siap Mundur Jika Ada Klaim Lahan dari Lahan ​SVD
Soal Klaim Tanah Milik Pribadi, BPN Sumba Timur Pastikan Tambang Emas Ilegal Berada di Kawasan TN
Hanya Mereka dari Pelosok yang Menulis Feature Jurnalistik di Antara Puluhan Sekolah Sumba Timur
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 19 Mei 2026 - 20:30 WITA

Bupati Ende Pastikan Kehadiran Nakes dan Perbaikan Kualitas Jalan di Embuzozo

Senin, 18 Mei 2026 - 16:22 WITA

Cara Baru Bupati Ende Tertibkan Pasar: Instruksi ASN Boikot Pedagang Luar Lapak

Jumat, 15 Mei 2026 - 11:40 WITA

Gelar RUPS di Ende, Berikut Agenda Penting Bank NTT

Rabu, 13 Mei 2026 - 12:52 WITA

Tingkatkan PAD, Fraksi PSI DPRD Ende Minta Pemkab Rampungkan 4 Ranperda Strategis

Rabu, 6 Mei 2026 - 13:25 WITA

Tentang Konflik Tanah di Jalan Irian Jaya, SVD Beri Penjelasan

Berita Terbaru

Daerah

Gelar RUPS di Ende, Berikut Agenda Penting Bank NTT

Jumat, 15 Mei 2026 - 11:40 WITA