Lebih jauh, wilayah selatan Ende sesungguhnya menyimpan potensi strategis yang belum terkelola optimal: pertanian lahan kering, kekayaan budaya lokal, serta keindahan alam pesisir yang berpeluang dikembangkan sebagai atraksi pariwisata berbasis kearifan lokal.
Tanpa konektivitas jalan yang memadai, potensi tersebut tetap terisolasi dan tidak mampu berkontribusi pada daya saing daerah. Dengan kata lain, pembangunan jalan bukan beban fiskal semata, melainkan investasi jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Dalam konteks inilah, visi dan misi pemerintah daerah diuji.
Konektivitas antar wilayah tidak dapat direduksi menjadi slogan dalam dokumen perencanaan. Hal itu harus hadir sebagai kebijakan yang nyata, terukur, dan berkeadilan.
RPJMD seharusnya berfungsi sebagai instrumen koreksi atas ketimpangan historis, bukan sekadar legitimasi administratif bagi proyek-proyek yang secara politis lebih terlihat.
Ende memiliki makna simbolik yang kuat dalam sejarah bangsa sebagai tempat lahirnya gagasan Pancasila. Oleh karena itu, sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menuntut penerjemahan yang konsisten dalam kebijakan pembangunan.
Jika keadilan berhenti di pusat kota dan gagal menjangkau wilayah selatan serta daerah-daerah terisolasi lainnya, maka Pancasila kehilangan relevansi etiknya dalam praktik pemerintahan lokal.
Kita sadari betul bahwa pembangunan selalu dan merupakan pilihan politik. Pemerintah daerah akan dikenang bukan semata oleh keindahan ruang publik yang dibangun, melainkan oleh keberanian menetapkan prioritas yang menyentuh kebutuhan paling dasar warganya.
Jalan yang menghubungkan desa-desa terisolasi mungkin tidak seatraktif taman kota, tetapi di sanalah keadilan pembangunan diuji dan makna kemerdekaan dirasakan secara nyata/****
