Ende – Sekretaris Fraksi PSI DPRD Ende, Anselmus Kaise, menilai Pemerintah Kabupaten Ende gagal menjamin kesejahteraan petugas kebersihan.
Penilaian ini, menyusul aksi penyegelan kantor Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) oleh seorang petugas kebersihan, Rustam Abdullah, Rabu pagi (21/5), akibat belum menerima gaji selama lima bulan.
Dalam aksi tersebut, Rustam yang sehari-hari bertugas sebagai pengangkut sampah, mengaku kewalahan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
“Saya cuma minta hak saya. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Istri saya sudah mulai tekan saya terus, anak saya masih umur 4 tahun. Kami butuh makan,” keluh Rustam dengan nada murung.
Menanggapi hal ini, Anselmus Kaise menyebut keterlambatan pembayaran gaji sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam mengurus tenaga kebersihan yang telah berdedikasi mendukung program Ende Bersih.
“Kalau sampai insentif mereka lima bulan tidak dibayar, itu sebenarnya kegagalan kita pemerintah untuk mengurus mereka,” tegas Ansel.
Ia menduga, persoalan keterlambatan pembayaran merupakan akumulasi dari masalah yang sudah berlangsung sejak tahun 2024.
“Ini persoalan sepertinya bawaan dari 2024. Kalau lima bulan, berarti terhitung dari awal 2025. Kita minta Kadis fokus pada kesejahteraan petugas kebersihan. Kalau hak-hak mereka tidak dipenuhi, korbannya juga masyarakat,” tambahnya.
Ansel juga meminta Pemkab Ende segera membayarkan hak-hak para petugas kebersihan yang hingga kini belum dibayarkan.
Penulis : Fidel Dari
Editor : Redaksi
Halaman : 1 2 Selanjutnya
