Bansos Berkelanjutan: Dari Bantuan Sosial Ke Pemberdayaan Ekonomi

- Penulis Berita

Senin, 16 Desember 2024 - 23:50 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Yosefina Itu (Penulis/foto;NarasiNtt.com

Yosefina Itu (Penulis/foto;NarasiNtt.com

Mengurai Ketergantungan pada Bantuan Sosial sebagai Gejala Struktural

Ketergantungan masyarakat pada bansos mencerminkan ketimpangan struktural yang sudah mengakar dalam sistem ekonomi Indonesia.

Bantuan sosial, terutama dalam konteks pandemi, hanyalah solusi sementara tanpa perencanaan untuk memberdayakan penerima bantuan agar mampu bertahan secara mandiri.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022 menunjukkan bahwa lebih dari 10% penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan, yang menunjukkan kerentanan ekonomi yang tinggi.

Dengan demikian, bansos perlu diposisikan sebagai instrumen pemberdayaan jangka panjang, bukan sekadar bantuan darurat yang berakhir pada ketergantungan.

Analisis Ketergantungan Struktural dan Efek Sampingnya

Ketergantungan bansos tidak hanya mencerminkan kegagalan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja yang layak tetapi juga menandakan kurangnya strategi pembangunan yang inklusif.

Sebagai contoh, ketergantungan ini sering terjadi pada kelompok rentan seperti buruh harian lepas, petani kecil, dan pekerja informal yang menghadapi volatilitas pendapatan.

Tanpa intervensi struktural yang mendalam, seperti penyediaan infrastruktur yang mendukung kegiatan produktif, siklus kemiskinan dan ketergantungan pada bansos sulit diputuskan.

Berita Terkait

Menanti Kejujuran Pengelolaan Parkir di Balik Hilangnya Pasukan Orange
Dialog Menyatu; Solusi Terwujud Untuk Ndao Yang Beradab
MEMBUKA POTENSI ASET DAERAH, DORONG PENINGKATAN PAD KABUPATEN ENDE
Refleksi Hari Pers Nasional 2026, Pers Di Tengah Gempuran Media Sosial
Ngada dan Dosa Terhadap Anak Pinggiran
Taman Kota dan Jalan yang Terputus: Ujian Keadilan Pembangunan di Ende Catatan Kecil Untuk Pemkab Ende
Sekolah Sebagai Ruang Singgah Peradaban: Refleksi 50 Tahun SDI Malamude Were
Analisis Kebijakan Affirmative Action, Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di Parlemen
Berita ini 218 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 19 Mei 2026 - 09:29 WITA

Menanti Kejujuran Pengelolaan Parkir di Balik Hilangnya Pasukan Orange

Selasa, 14 April 2026 - 20:44 WITA

Dialog Menyatu; Solusi Terwujud Untuk Ndao Yang Beradab

Kamis, 5 Maret 2026 - 15:10 WITA

MEMBUKA POTENSI ASET DAERAH, DORONG PENINGKATAN PAD KABUPATEN ENDE

Senin, 9 Februari 2026 - 18:56 WITA

Refleksi Hari Pers Nasional 2026, Pers Di Tengah Gempuran Media Sosial

Jumat, 6 Februari 2026 - 22:34 WITA

Ngada dan Dosa Terhadap Anak Pinggiran

Berita Terbaru