ENDE,NarasiNTT.com – Nurani Pemerintah Kabupaten Ende kini tengah dipertanyakan. Di tengah jeritan warga dari 3 desa di Kecamatan Ndona, yang setiap hari bertaruh nyawa menantang maut di laut lepas, pemerintah justru “pesta pora” anggaran dengan merencanakan pembangunan taman kota senilai Rp12 miliar.
Realita menyedihkan terpampang dari wilayah pantai selatan Kecamatan Ndona. Bagi ratusan jiwa warga Desa Nila, Desa Kekasewa dan Desa Wolokota, laut selatan bukan sekadar pemandangan, melainkan jalur maut yang terpaksa ditempuh.
Tanpa jalan darat, warga termasuk anak sekolah dan orang sakit harus melompat di antara tebing karang dan sampan yang dihantam gelombang tinggi.
“Kami tidak punya pilihan. Kalau tidak melaut, kami tidak makan. Kalau ada yang sakit, kami harus pasrah pada ombak,” ungkap seorang warga dari Desa Nila dengan nada getir. Sabtu (31/1/2026).
Kepala Desa Nila, Aleksius Sado, mengaku dirinya bersama Kepala Desa Kekasewa dan Keplaa Desa Wolokota telah berulang kali menyuarakan aspirasi pembukaan jalan darat, namun hingga kini, nyawa warganya seolah dibiarkan menggantung di ujung sampan.
Kemewahan di Tengah Isolasi
Kontras dengan penderitaan itu, Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda justru mengumumkan proyek ambisius di Lapangan Pancasila. Dana sebesar Rp12 miliar yang diklaim sebagai hasil penghematan akan dikucurkan untuk membangun Water boom dan kolam renang, Wahana permainan dan lapangan olahraga serta Fasilitas kebugaran (fitness) modern.
Proyek ini digadang-gadang akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, publik bertanya: Apa gunanya PAD meningkat jika nyawa rakyat di pelosok terabaikan karena ketiadaan infrastruktur dasar?
Menakar Skala Prioritas
Anggaran Rp12 miliar bukanlah angka yang kecil. Jika dialokasikan untuk pembukaan jalan atau pembangunan dermaga yang layak di wilayah selatan, angka tersebut bisa menjadi penyambung nyawa bagi warga dari ke tiga desa tersebut.
Sayangnya, Pemkab Ende tampaknya lebih memilih memoles wajah kota dengan fasilitas hiburan daripada menjamin keselamatan warganya di desa terpencil. Lapangan Pancasila, yang seharusnya menjadi simbol keadilan sosial, kini justru berdiri sebagai monumen ketimpangan di bawah kepemimpinan saat ini.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemkab terkait rencana pembukaan akses jalan bagi warga di wilayah itu, guna mengimbangi kemewahan proyek di pusat kota/***
