Selain itu, wacana Kenaikan Tarif PDAM juga disampaikan cipayung plus yang menurut mereka membebani masyarakat.
Tidak berhenti di situ, masa aksi juga menolak pembentukan tim percepatan pembangunan daerah (TP2D) oleh Bupati Ende yang hanya berdampak pada penggelembungan anggaran di tengah instruksi efisiensi anggaran.
Mereka menilai TP2D bentukan Bupati Ende, tidak memenuhi standar Keahlian dan Profesi, dan menyarankan untuk merekrut TP2D yang profesional.
Lebih lanjut, mereka juga menyoroti wacana Alih Fungsi Pasar Potulando oleh Pemda Ende dengan dalil jejak historis.
Bagi mereka hal itu akan menimbulkan Kontroversi dan Kesenjangan Sosial di tengah kehidupan masyarakat kabupaten ende.
Melalui aksi ini, mereka juga meminta Pemda Ende untuk menyikapi kasus-kasus tindakan pidana perdagangan orang (TPPO) dengan berfokus pada upaya pencegahan.
Sebagai informasi, aksi tersebut berlangsung kondusif di bawah pengawalan pihak TNI dan Polri di Kabupaten Ende.
Aksi berakhir dengan menyerahkan pernyataan sikap kepada DPRD Ende melalui ketua.
Masa kemudian bergerak menuju halaman kantor Bupati Ende untuk menyampaikan orasi dan pernyataan sikap***
Penulis : Fidel Dari
Editor : Redaksi
Halaman : 1 2
